Sunday, September 20, 2020

Sejarah Institusi Lelang di Indonesia

Berdirinya Unit Lelang Negara diperkirakan setelah keluarnya Vendu Reglement Stbl. 1908 No.189 dan Vendu Instructie Stbl.1908 No.190. Jumlah unit operasional di Indonesia (Hindia Belanda waktu itu) juga tidak diketahui secara pasti. Pada masa itu, struktur organisasi di tingkat Pusat adalah Inspeksi Urusan Lelang, sedangkan di tingkat daerah/unit operasional Kantor Lelang Negeri. Pegawainya berasal dari Departemen Keuangan, Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang dulu jabatannya dirangkap oleh Notaris, Pejabat Pemda Tingkat II (Bupati dan Walikota). Namun semenjak tahun 1983, jabatan pada Kantor Lelang Negeri (KLN) seluruhnya dirangkap oleh Pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak.

Selain KLN dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang memberikan jasa lelang, pada waktu itu terdapat Balai Lelang/Komisioner Lelang Negara yang juga memberikan pelayanan lelang. Balai Lelang ini dikelola oleh swasta dan berkedudukan di kota-kota besar tertentu di Indonesia seperti Surabaya, Makassar, Medan. Namun pada tahun 1972, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor D.15.4/D1/16-2 tanggal 2 Mei 1972, Lembaga Komisioner Lelang Negara dihapuskan, dengan pertimbangan:

1.    Bahwa dengan Inpres Nomor 9 Tahun 1970, pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang sesuai Undang-Undang.

2.    Bahwa pelelangan-pelelangan pada umumnya sudah dapat ditampung dan diselesaikan oleh Kantor Lelang Negara (KLN) dan atau Kantor Lelang Kelas II.

Pada tahun 1960, dalam pembentukan Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Keuangan, terdapat ketentuan tiap departemen maksimum mempunyai 5 (lima) Direktorat Jenderal. Unit Lelang digabung dan berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak dengan pertimbangan:

1.    Penerimaan negara yang dihimpun Unit Lelang Negara berupa Bea Lelang merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung.

2.    Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa baru keluar, dimana lembaga lelang sangat diperlukan dalam pelaksanaan penagihan pajak.

Struktur organisasi Unit Lelang dari hasil penggabungan tersebut adalah:

a.    Tingkat Pusat           : Dinas Lelang (Eselon III)

b.    Tingkat Daerah        : Kantor Lelang Negeri Kelas I (Eselon IV) yang berjumlah 12 KLN di seluruh Indonesia, kecuali KLN Jakarta setingkat Eselon III dan Pejabat Lelang Kelas II untuk kota dan kabupaten yang belum dibentuk Kantor Lelang Negeri.

Pada tahun 1975, di tingkat Kanwil Ditjen Pajak dibentuk Seksi Pembinaan Lelang Bidang Pajak Tidak Langsung (Eselon IV/a), sedangkan pembinaan lelang yang dulunya bernama Dinas Lelang diubah menjadi Sub-Direktorat Lelang (Eselon III).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.02/1990 tanggal 4 April 1990, sejak tanggal 1 April 1990 Unit Lelang Negara dipindahkan ke lingkungan Badan Urusan Piutang Negara (BUPN). Adapun struktur organisasinya adalah:

a.    Tingkat Pusat           : Sub-Direktorat Pembinaan Lelang (Eselon III)

b.    Tingkat Kanwil         : Seksi Bimbingan Lelang  (Eselon IV) sebanyak 6 kantor.

c.    Tingkat Operasional :  Kantor Lelang Negara sebanyak 18 kantor dan Pejabat Lelang Kelas II sebanyak 108 kantor yang jabatannya dirangkap oleh Eselon IV kantor operasional Ditjen Pajak.

Selanjutnya pada tahun 1991 terjadi pengembangan dan pengukuhan organisasi unit lelang. Berdasarkan Keppres No.21 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991, nama BUPN diganti menjadi BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a.    Tingkat Pusat           : Biro Lelang Negara (Eselon II)

b.    Tingkat Kanwil         : Bidang Lelang (Eselon III/a)

c.    Tingkat Operasional :  -    KLN berkedudukan di tiap provinsi, terdiri dari KLN tipe A (Eselon III/b) sebanyak 5 kantor, dan KLN tipe B (Eselon IV/a) sebanyak 22 kantor.

                                     -    Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di kabupaten yang belum terlayani oleh KP2LN.

Pada tahun 1996, Pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996 tanggal 25 Januari 1996 kembali memberikan peluang kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam mengembangkan lelang di Indonesia melalui pendirian Balai Lelang yang berada dalam pembinaan dan pengawasan BUPLN.

Berdasarkan Keppres No.177 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, BUPLN berubah menjadi DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara) dengan struktur organisasi sebagai berikut.

a.    Tingkat Pusat           : Direktorat Lelang Negara (Eselon II)

b.    Tingkat Kanwil         : Bidang Lelang (Eselon III/a)

c.    Tingkat Operasional : 

-    KLN digabung dengan KP3N (Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara) menjadi KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) yang berkedudukan di tiap provinsi, terdiri dari KP2LN tipe A (Eselon III/a) sebanyak 29 kantor, dan KP2LN tipe B (Eselon III/b) sebanyak 27 kantor.

-    Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di kabupaten yang belum terlayani oleh KP2LN.

Terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan, DJPLN berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor operasionalnya menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Saat ini Kantor Pusat DJKN bertempat di Gedung Syafrudin Prawiranegara, beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Unit vertikal DJKN terdiri dari unit Eselon II di Kantor Wilayah (Kanwil) dan Eselon III di KPKNL yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun Kanwil DJKN berjumlah 17 sedangkan KPKNL berjumlah 70. Jenis lelang yang diberikan oleh KPKNL meliputi lelang eksekusi dan non-eksekusi. Direktorat Lelang sebagai salah satu unit di DJKN saat ini sedang berupaya untuk menyukseskan Rancangan Undang-Undang Tentang Lelang dalam rangka memperkuat lembaga lelang di Indonesia. Program simplipying and securing of acta (penyederhanaan dan pengamanan risalah lelang), styling (seragam dan tool kit pejabat lelang), dan reporting and monitoring (otomasi laporan realisaasi pelaksanaan lelang) merupakan babak baru dalam sejarah lelang yang digulirkan oleh Direktorat Lelang. Kita semua akan menjadi saksi sejarah akan perkembangan lelang selanjutnya di tanah air.

 

Source : http://www.djkn.depkeu.go.id/content/article/bmn/sejarah-lela-2.html